ARTIKEL

IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

IMPOR

PP 48 TAHUN 2020

PP 81 TAHUN 2015

Perubahan

a.

mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses

menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan

Barang Kena Pajak tersebut, termasuk yang atas impornya dilakukan oleh pihak yang

melakukan pekerjaan konstruksi terintegrasi, tidak termasuk suku cadang

mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang;

Terdapat Tambahan untuk barang yang di import pihak pelaksana pekerjaan juga dibebaskan

b.

barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini

barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini

Tidak ada perubahan

c.

jangat dan kulit mentah yang tidak disamak

jangat dan kulit mentah yang tidak disamak;

Tidak ada perubahan

d.

ternak yang kriteria dan/atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

ternak yang kriteria dan/atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

Tidak ada perubahan

e.

bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan;

bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan

Tidak ada perubahan

f.

pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan

pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan

Tidak ada perubahan

g.

pakan ikan

pakan ikan

Tidak ada perubahan

h.

bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak, dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian

bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian

Tidak ada perubahan

i.

bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan/atau dalam bentuk perak batangan; dan

bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan/atau dalam bentuk perak batangan

Tidak ada perubahan

j.

liquified natural gas.

Tidak ada

Tambahan baru atas Impor BKP yang dibebaskan

PENYERAHAN BKP

PP 48 TAHUN 2020

PP 81 TAHUN 2015

Perubahan

a.

mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses

menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan

Barang Kena Pajak tersebut, termasuk yang atas impornya dilakukan oleh pihak yang

melakukan pekerjaan konstruksi terintegrasi, tidak termasuk suku cadang

mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang;

Terdapat Tambahan untuk barang yang di import pihak pelaksana pekerjaan juga dibebaskan

b.

barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini

barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini

Tidak ada perubahan

c.

jangat dan kulit mentah yang tidak disamak

jangat dan kulit mentah yang tidak disamak;

Tidak ada perubahan

d.

ternak yang kriteria dan/atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

ternak yang kriteria dan/atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

Tidak ada perubahan

e.

bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan;

bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan

Tidak ada perubahan

f.

pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan

pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan

Tidak ada perubahan

g.

pakan ikan

pakan ikan

Tidak ada perubahan

h.

bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak, dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian

bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian

Tidak ada perubahan

i.

bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan/atau dalam bentuk perak batangan; dan

bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan/atau dalam bentuk perak batangan

Tidak ada perubahan

j.

unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik yang perolehannya dibiayai melalui kredit/pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1.            luas untuk setiap hunian paling sedikit 21 m2 (dua puluh satu meter persegi) dan tidak melebihi 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi);

2.            pembangunannya mengacu kepada peraturan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

3.            merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindah tangankan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang rumah susun; dan

4.            batasan terkait harga jual unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik dan penghasilan bagi orang pribadi yang memperoleh unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik yang perolehannya dibiayai melalui kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1.            luas untuk setiap hunian paling sedikit 21 m2 (dua puluh satu meter persegi) dan tidak

melebihi 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi);

2.            pembangunannya mengacu kepada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

3.            merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun; dan

4.            batasan terkait harga jual unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik dan penghasilan

bagi orang pribadi yang memperoleh unit hunian Rumah Susun Sederhana Milik ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Tidak ada perubahan

k.

Listrik, termasuk biaya penyambungan listrik dan biaya beban listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) Voltase Amper; dan

listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) Voltase Amper.

Tambahan biaya penyambungan listrik

l.

liquified natural gas.

Tidak ada

Tambahan baru atas Impor BKP yang dibebaskan