ARTIKEL

Sesuai dengan PMK Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/Pmk.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pembagian seksi/bagian dalam KPP adalah :

KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Khusus terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;

Banner Iklan :

2. Seksi Pelayanan;
3. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
4. Seksi Pengawasan I;
5. Seksi Pengawasan II;
6. Seksi Pengawasan III;
7. Seksi Pengawasan IV;
8. Seksi Pengawasan V; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

KPP Madya terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V;
10. Seksi Pengawasan VI; dan
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

KPP Pratama Kelompok I terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V;
10. Seksi Pengawasan VI; dan
11. Kelompok Jabatan Fungsional.

KPP Pratama Kelompok II terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

AR BERADA DALAM SEKSI PENGAWASAN

Tugas dan fungsi AR sudah tidak lagi sebagai tempat konsultasi, karena secara penamaan Seksi dalam ketentuan yang baru adalah SEKSI PENGAWASAN dan tugas AR adalah :

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan

KE BAGIAN ATAU KE SEKSI MANA APABILA WAJIB PAJAK INGIN KONSULTASI?

Dalam ketentuan Baru ini fungsi konsultasi untuk wajib pajak adalah dalam Seksi Pelayanan, senagaimana disebutkan dalam ketentuan PMK 184/2020 yaitu :

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk ayanan perpajakan.

KETENTUAN TERKAIT :

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/Pmk.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak