ARTIKEL

JANGKA WAKTU PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PENYAMPAIAN SPT

1. Banner Iklan :

   1. Batas waktu penyampaian SPT nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak  (pasal 3 ayat (3) UU KUP No. 28 TAHUN 2007)

      • Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. (pasal 1 angka 8 UU KUP No. 28 TAHUN 2007)

   2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan tetapi tidak melebihi batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh. (pasal 9 ayat (2) UU KUP No. 28 TAHUN 2007)

   1. Untuk SPT  Tahunan PPh WP badan

      1. Batas waktu penyampaian SPT nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak  (pasal 3 ayat (3) UU KUP No. 28 TAHUN 2007)

         • Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. (pasal 1 angka 8 UU KUP No. 28 TAHUN 2007)

      2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan. (pasal 9 ayat (2) UU KUP No. 28 TAHUN 2007)

   2. Untuk SPT Masa

1. 1. 1. Batas waktu penyampaian SPT Masa adalah paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak (Pasal 3 ayat (3) dan pasal 7 UU No 28 TAHUN 2007). (ketentuan lebih lanjut diatur dalam PMK-242/PMK.03/2014)
      2. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. (Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 28 TAHUN 2007). (ketentuan lebih lanjut diatur dalam PMK- 242/PMK.03/2014)
      3. Ketentuan terkait tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa diatur dalam PMK-242/PMK.03/2014, yaitu :

1. 1. 1. 1. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. (Pasal 9 ayat (1) PMK-242/PMK.03/2014)
         2. Dalam hal batas akhir pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 bertepatan dengan hari libur, pelaporan dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. (Pasal 12 ayat (1) PMK-243/PMK.03/2014)
         3. Hari libur yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum, atau cuti bersama secara nasional. (Pasal 12 ayat (2) PMK-243/PMK.03/2014)
         4. Batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk SPT masa adalah :
            

            •  

SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN SPT

Ketentuan terkait keterlambatan penyampaian SPT (pasal 7 ayat (1) UU KUP No 28 TAHUN 2007)

Sanksi administrasi yang dikenakan adalah :

1. 1. 1. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan SPT tidak dilakukan terhadap: (pasal 7 ayat (2) UU KUP No 28 TAHUN 2007)

1. 1. 1. 1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia:
         2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
         3. Wajib Pajak orang pribadi yang bersttus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
         4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
         5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
         6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
         7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan menteri Keuangan; atau
         8. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

            • Wajib Pajak lain (ditetapkan dengan keputusan Dirjen Pajak) adalah wajib pajak yang tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena keadaan antara lain: (Pasal 17 ayat (3) PMK-242/PMK.03/2014)

              1. kerusuhan massal;
              2. kebakaran;
              3. ledakan bom atau aksi terorisme;
              4. perang antar suku; atau
              5. kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan; atau
              6. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

   2. Ketentuan terkait sanksi keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak adalah :

1. 1. 1. Untuk SPT Masa

         • Pembayaran atau penyetoran pajak, yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 9 ayat (2a) UU Nomor 28 TAHUN 2007).

      2. Untuk SPT Tahunan PPh

         • Atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 9 ayat (2b) UU Nomor 28 TAHUN 2007)

KETENTUAN TERKAIT

1. 1. Pasal 3 ayat (3) dan pasal 7 UU Nomor 28 TAHUN 2007 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
   2. PMK-242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak
   3. PMK-243/PMK.03/2014  tentang tata SPT