Ketentuan Restitusi PPN

PKP HANYA DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN (RESTITUSI) PADA AKHIR TAHUN BUKU

Ketentuannya adalah :

1. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. (Pasal 2 ayat (1) PMK-72/PMK.03/2010
2. PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan Pajak (restitusi) pada akhir tahun buku. Bagi PKP Orang Pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pengertian tahun buku adalah tahun kalender. (Pasal 2 ayat (3) dan (5) PMK-72/PMK.03/2010)
3. 1.  

PKP YANG DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN (RESTITUSI) PADA SETIAP MASA PAJAK (Pasal 2 ayat (4) PMK-72/PMK.03/2010) dan Pasal 9 ayat (4b) UU PPN)

1. PKP yang melakukan ekspor BKP Berwujud;
2. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada Pemungut PPN
3. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang PPN-nya tidak dipungut;
4. PKP yang melakukan ekspor BKP Tidak Berwujud;
5. PKP yang melakukan ekspor JKP; dan/atau
6. PKP dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) UU PPN.
   • Isi Pasal 9 ayat (2a) UU PPN : Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan)
7.  

CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN (RESTIRUSI) (Pasal 3 PMK-72/PMK.03/2010)

1. • PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan Pajak dengan menggunakan :
     1. SPT Masa PPN, dengan cara mengisi (memberi tanda silang) pada kolom “Dikembalikan (restitusi)”; atau
     2. Surat permohonan tersendiri, apabila kolom “Dikembalikan (restitusi)” dalam SPT Masa PPN tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan Pajak.
   • Permohonan pengembalian kelebihan Pajak diajukan kepada KPP di tempat PKP dikukuhkan.
   • Permohonan pengembalian kelebihan Pajak ditentukan 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Masa Pajak.

PENELITIAN DAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK (SKPPKP)

Penelitian dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan Pajak yang diajukan oleh: (Pasal 4 ayat (2) PMK-72/PMK.03/2010)

1. 1. 1. PKP kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C UU KUP;
         • Pasal 17C UU KUP berisi tentang WP dengan Kriteria tertentu (WP Patuh).
      2. PKP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D UU KUP; atau
         • Pasal 17 D UU KUP berisi tentang WP yang memenuhi persyaratan tertentu.
      3. PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) UU PPN. Penelitian oleh DJP dilakukan terhadap:  (Pasal 6 huruf c PMK-72/PMK.03/2010)

1. 1. 1. 1. kebenaran pemenuhan ketentuan Pasal 9 ayat (4b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang PPN;
         2. kelengkapan Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya;
         3. kebenaran penulisan dan penghitungan pajak; dan
         4. kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak.

• Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan Pajak yang diajukan oleh PKP, harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lama 1 bulan sejak saat diterimanya permohonan pengembalian kelebihan Pajak.(Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) PMK-72/PMK.03/2010)
• Apabila jangka waktu 1 bulan tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan SKPPKP, permohonan pengembalian kelebihan Pajak yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKPPKP harus diterbitkan paling lama 7 hari setelah jangka waktu 1 bulan tersebut berakhir. (Pasal 7 ayat (2) PMK-72/PMK.03/2010)

TIDAK DITERBITKANNYA SKPPKP TERHADAP PKP BERESIKO RENDAH (Pasal 7 ayat (3), (4), dan (5) PMK-72/PMK.03/2010)

1. • Terhadap PKP beresiko rendah, SKPPKP tidak diterbitkan apabila :
     1. hasil penelitian menyatakan Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (4b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang- Undang PPN;
     2. hasil penelitian menyatakan tidak lebih bayar;
     3. lampiran Surat Pemberitahuan tidak lengkap; dan/atau
     4. pembayaran Pajak tidak benar.
   • Dalam hal SKPPKP tidak diterbitkan, terhadap PKP beresiko rendah tersebut harus diberikan pemberitahuan secara tertulis dengan menggunakan formulir lampiran PMK-72/PMK.03/2010 dan permohonan pengembalian kelebihan Pajak  dari PKP ini akan diproses berdasarkan ketentuan Pasal 17B UU KUP.

PEMERIKSAAN DAN SKP

1. • Pemeriksaan dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan Pajak yang diajukan oleh PKP selain :
     1. PKP Kriteria tertentu (Pasal 17 C UU KUP),
     2. PKP yang memenuhi persyaratan tertentu (Pasal 17 D UU KUP),
     3. PKP Resiko rendah (Pasal 9 ayat 4C UU PPN).
   • Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan Pajak harus menerbitkan SKP paling lama 12 bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan Pajak diterima. Jangka waktu 12 bulan ini tidak berlaku dalam hal terhadap PKP sedang dilakukanpemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. (Pasal 8 PMK-72/PMK.03/2010)
   • Apabila setelah melampaui jangka waktu 12 bulan tersebut Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPLB harus diterbitkan paling lama 1 bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.  (Pasal 17B ayat (3) UU KUP)

PEMERIKSAAN TERHADAP PKP PASAL 17 C UU KUP, PASAL 17D UU KUP, PKP RESIKO RENDAH

1. • Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak dapat melakukan pemeriksaan kepada PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) UU PPN, PKP kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C UU KUP, atau PKP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D UU KUP (Pasal 9 ayat (1a) PMK-72/PMK.03/2010)
   • Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan  diterbitkan SKPKB, PKP kriteria tertentu atau PKP yang memenuhi persyaratan tertentu wajib membayar jumlah kekurangan Pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran Pajak (Pasal 17C dan Pasal 17D ayat (5) UU KUP)
   • Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan SKPKB, PKP berisiko rendah wajib membayar jumlah kekurangan Pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, paling lama 24 bulan, dari jumlah kekurangan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) UU KUP.

KETENTUAN TERKAIT

1. 1. UU Nomor 42 TAHUN 2009  tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 TAHUN 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPnBM
   2. PMK-72/PMK.03/2010  tentang tata cara pengembalian kelebihan PPN/PPnBM