BUDI IRWANTO

Tax and Customs Expert

ARTIKEL

ketentuan tarif PPh Pasal 15 UU PPh

Ketentuan tarif PPh Pasal 15 UU Pajak Penghasilan

Sesuai dengan UU Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008,   Pasal 15 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak tertentu,  yaitu:

  • Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional;
  • Perusahaan pelayaran dalam negeri;
  • Perusahaan penerbangan dalam negeri;
  • Perusahaan asuransi luar negeri;
  • Perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi;
  • Perusahaan dagang asing;
  • Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah atau BOT (build, operate, and transfer) yang biasanya terkait dengan proyek-proyek yang disediakan untuk infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah dan lain-lain.

PPh Pasal 15 umumnya mengatur tentang norma perhitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto dari industri bisnis yang disebutkan di atas yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 atau ayat 3 UU PPh.

Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi golongan WP tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan norma penghitungan khusus guna menghitung besarnya penghasilan neto.

Rangkuman Tarif PPh Pasal 15

No

Uraian

Tarif x DPP

Penyetoran & Pelaporan

Dasar Hukum

1

Perusahaan penerbangan dalam negeri

1,8% x Peredaran Bruto yang diterima berdasarkan perjanjian charter. TIDAK FINAL

Disetor oleh pemotong paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Setor dengan menggunakan SSP, dengan:

  • KAP: 411129
  • KJS: 101

Dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 15, dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

  • KMK475/KMK.04/1996
  • SE 35/PJ.4/1996

2

Perusahaan pelayaran dalam negeri

1,2% x Peredaran bruto FINAL

Disetor oleh pemotong: paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Disetor sendiri: paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Setor dengan menggunakan SSP, dengan:

  • KAP: 411128
  • KJS: 410

Dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 15, dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

  • KMK 416/KMK.04/1996
  • SE 29/PJ.4/1996

3

Perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri

2,64% x Peredaran Bruto FINAL

Disetor oleh pemotong:disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Disetor sendiri:disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya Setor dengan menggunakan SSP, dengan:

  • KAP: 411128
  • KJS: 411

Dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 15, dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

  • KMK 417/KMK.04/1996
  • SE 32/PJ.4/1996

4

WP luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia

Untuk negara yang tidak ada P3B dengan Indonesia: 0,44% x nilai ekspor bruto Penghasilan neto= 1% x nilai ekspor bruto Untuk negara yang mempunyai P3B dengan Indonesia: disesuaikan dengan tarif P3B. FINAL

Disetor sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterima penghasilan. Disetor dengan menggunakan SSP dengan:

  • KAP: 411128
  • KJS: 413

Dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan Formulir dalam Lampiran I KEP 667/PJ./2001 dan dilampiri SSP lembar ke-3.

  • KMK 634/KMK.04/1994, berlaku mulai 1 Januari 1995
  • KEP 667/PJ/2001,berlaku mulai 29 Oktober 2001
  • SE 2/PJ.03/2008, ditetapkan tanggal 31 Juli 2008.

5

WP yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon (Contract Manufacturing) Internasional di bidang produksi mainan anak-anak.

7% x tarif tertinggi Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh x total biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (direct materials). berlaku sejak 1 Januari 2003 FINAL

Disetor dengan menggunakan SSP PPh Final paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

  • KAP: 411128KJS: 499

Dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Tetapi tidak ada formulir khusus untuk pelaporannya.

  • KMK 543/KMK.03/2002
  • SE 02/PJ.31/2003

My Blog

Selamat datang di THINKTAX.ID, personal blog ini menampilkan ketentuan perpajakan dan bea cukai,  temukan ketentuan yang kamu cari semoga bermanfaat.

Salam

Budi Irwanto