ARTIKEL

Ketentuan kewajiban Pengukuhan PKP diatur dalam UU PPN yaitu :

Pasal 3A

Ayat 1

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Banner Iklan :

Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Ketentuan Mengenai Batasan Pengusaha Kecil diatur dalam PMK 197 Tahun 2013

Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00

Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.

Berdasarkan ketentuan diatas,  pengusaha baik wajib Pajak orang pribadi atau badan, apabila dalam satu tahun telah mempunyai peredaran usaha  sebesar Rp. 4,8 M wajib dikukuhkan sebagai PKP, dan apabila peredaran usaha masih di bawah Rp. 4,8 M wajib pajak  dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Kapan Saat Mengajukan  Pengukuhan PKP ?                                      

Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000.-

Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak  dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,-

KETENTUAN TERKAIT

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
2. PMK Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor  68/Pmk.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai