BUDI IRWANTO

Tax and Customs Expert

ARTIKEL

PENCABUTAN PKP

Pencabutan PKP

PKP YANG PENGUKUHAN PKP-NYA DAPAT  DICABUT

    • Pencabutan pengukuhan PKP dilakukan terhadap PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Pasal 11 ayat (1) PMK-182/PMK.03/2015)
    • Pencabutan pengukuhan PKP ini dilakukan dalam hal: (Pasal 11 ayat (2) PMK-182/PMK.03/2015)
      1. PKP dengan status Wajib Pajak non efektif;
      2. PKP yang tidak diketahui keberadaan dan/atau kegiatan usahanya;
      3. PKP menyalahgunakan pengukuhan PKP;
      4. PKP pindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain;
      5. PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP; atau
      6. PKP telah dipusatkan tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai di tempat lain. 

CARA PENCABUTAN PENGKUHAN PKP

    • Pencabutan Pengukuhan PKP dapat dilakukan: (Pasal 11 ayat (3) PMK-182/PMK.03/2015)
      1. atas permohonan Wajib Pajak; atau
      2. secara jabatan.

TATA CARA PENCABUTAN PKP MELALUI PERMOHONAN WP

    1. Permohonan pencabutan pengukuhan PKP  atas permohonan Wajib Pajak dilakukan secara elektronik atau tertulis, dan dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan. (Pasal 12 ayat (1) PMK-182/PMK.03/2015)
      • Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pencabutan pengukuhan PKP ini meliputi dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak secara subjektif dan/atau objektif sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PKP. (Pasal 12 ayat (3) PMK-182/PMK.03/2015)
    2. Permohonan secara tertulis dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pencabutan PKP. (Pasal 22 ayat (1) PER-20/PJ/2013)
    3. Permohonan secara tertulis disampaikan ke tempat PKP dikukuhkan dengan cara:  (Pasal 23 ayat (5) PER-20/PJ/2013)
      1. langsung ke KPP atau melalui KP2KP;
      2. melalui pos; atau
      3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
    1. Dalam hal permohonan secara tertulis disampaikan melalui KP2KP, KP2KP meneruskan permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ke KPP. (Pasal 23 ayat (6) PER-20/PJ/2013)
    2. Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis, KPP memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap. (Pasal 23 ayat (7) PER-20/PJ/2013)
    3. Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis yang diterima secara tidak lengkap, berlaku ketentuan: (Pasal 23 ayat (8) PER-20/PJ/2013)
      1. dalam hal permohonan disampaikan secara langsung, permohonan dikembalikan kepada PKP; atau
      2. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut.

KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN PENGHAPUSAN NPWP

    • Pencabutan pengukuhan PKP atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan. (Pasal 14 PMK-182/PMK.03/2015)
    • JANGKA WAKTU KEPUTUSAN
      • Dalam hal pencabutan pengukuhan PKP dilakukan berdasarkan pernohonan Wajib Pajak, Kepala KPP menerbitkan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan PKP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap. (Pasal 12 ayat (4) PMK-182/PMK.03/2015)
        • Apabila jangka waktu tersebut telah terlampaui dan Kepala KPP tidak menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala KPP menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Pengukuhan PKP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. (Pasal 12 ayat (5) PMK-182/PMK.03/2015)

KETENTUAN TERKAIT

    1. Pasal 2 UU Nomor 28 TAHUN 2007 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
    2. Pasal 2, 3, dan 4 PP 74 TAHUN 2011  tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
    3. PMK-182/PMK.03/2015 tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, Dan Penghapusan NPWP, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
    4. PER-38/PJ/2013 tentang perubahan PER-20/PJ/2013 tentang tata cara pendaftaran dan pemberian NPWP, Pelaporan usaha dan pengukuhan PKP, penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP, serta perubahan data dan pemindahan WP
    5. SE-60/PJ/2013 tentang petunjuk pelaksanaan PER-20/PJ/2013 stdd PER-38/PJ/2013

 

My Blog

Selamat datang di THINKTAX.ID, personal blog ini menampilkan ketentuan perpajakan dan bea cukai,  temukan ketentuan yang kamu cari semoga bermanfaat.

Salam

Budi Irwanto