ARTIKEL

KETENTUAN PERPAJAKAN TERKAIT UANG PESANGON

1. Banner Iklan :

   1. Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja adalah badan yang ditunjuk oleh pemberi kerja untuk mengelola Uang Pesangon yang selanjutnya membayarkan Uang Pesangon tersebut kepada Pegawai dari pemberi kerja pada saat berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja. (Pasal 1 angka 8 PP 68 TAHUN 2009) 
   2. Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua dianggap dibayarkan sekaligus dalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender. (Pasal 2 ayat (2) PP 68 TAHUN 2009) 
   3. Pembayaran Uang Pesangon kepada Pegawai dapat dilakukan secara langsung oleh pemberi kerja atau dialihkan kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja. (Pasal 3 ayat (1) PP 68 TAHUN 2009) 

      • Dalam hal pemberi kerja mengalihkan Uang Pesangon secara sekaligus kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Pegawai dianggap telah menerima hak atas Uang Pesangon. (Pasal 3 ayat (2) PP 68 TAHUN 2009) 
      • Dalam hal pemberi kerja mengalihkan Uang Pesangon secara bertahap atau berkala kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Pegawai dianggap belum menerima hak atas Uang Pesangon. (Pasal 3 ayat (3) PP 68 TAHUN 2009) 

TARIF YANG BERLAKU

Saat terutang, Pemotong Pajak, dan Sifat tarif yang dikenakan

KETENTUAN PERPAJAKAN TERKAIT UANG MANFAAT PENSIUN, THT, JHT

1. 1. Uang Manfaat Pensiun adalah penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
   2. Tunjangan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara tunjangan hari tua kepada orang pribadi yang telah mencapai usia pensiun.
   3. Jaminan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan.
   4. Penghasilan berupa Uang Manfaat Pensiun yang dibayarkan sekaligus, meliputi: (Pasal 2 ayat (3) PMK 16/PMK.03/2010)

1. 1. 1. pembayaran sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) dari manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus pada saat Pegawai pensiun atau meninggal dunia;
      2. pembayaran manfaat pensiun bulanan yang lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan sekaligus;
      3. pengalihan Uang Manfaat Pensiun kepada Perusahaan Asuransi Jiwa dengan cara Dana Pensiun membeli anuitas seumur hidup.

KETENTUAN PERPAJAKAN TERKAIT UANG MANFAAT PENSIUN, THT, JHT

KEWAJIBAN PEMOTONG, SAAT PENYETORAN DAN PELAPORAN (Pasal 9 PMK-16/PMK.03/2010)

1. 1. Menghitung, memotong PPh Pasal 21 atas Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua untuk setiap masa pajak
   2. Memberikan bukti potong, walaupun terhadap pegawai yang dikenakan tarif pemotongan 0%. Apabila dalam 1 (satu) masa dilakukan pembayaran lebih dari 1 (satu) kali kepada pegawai yang sama, maka dapat dibuat 1 (satu) bukti potong untuk 1 (satu) Masa Pajak.
   3. Menyetorkan PPh Pasal 21 yangtelah dipotong ke Kantor Pos atau Bank Persepsi, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. 
   4. Melaporkan pemotongan PPh Pasal 21melalui SPT Masa PPh Pasal 21 ke KPP tempat pemotong terdaftar paling lama tanggal 20 bulan berikutnya.

KETENTUAN TERKAIT

1. 1. Pasal 21 UU Nomor 36 TAHUN 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan
   2. PP 68 TAHUN 2009  tentang tarif PPh pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus
   3. PMK-16/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus